Contoh Telaahan Staf Ke Bupati Kukar Free Download Troubleshooting

Melihat bahwa kegiatan Penataan PNS tidak tertata dalam APBD Pemerintah Kota Manado Tahun 2012.

Assalamualikum.By saying bismillah finally PHC Marangkayu this blog can we launch.

The purpose of this blog is to provide information about the PHC Marangkayu Regency of East Kalimantan in substance and on health in general.

We are aware of the kerbatasan we as human beings as well as time, money and knowledge in the making, so this blog is far from word PERFECT, with humility we expect criticism and constructive suggestions from blog visitors to meet the expectations of all of us.

Rawat Inap dan IGD 24 Jam (Keputusan Bupati Kukar Nomor 265SK-BUPHK2011) 3.

Surat Rujukan 6. Surat Kesehatan 7.

Imunisasi Rutin 8.

Contoh Telaahan Staf Ke Bupati Kukar Free Download Troubleshooting

Post navigation Screaming Jets All For One Rarely Without A Comb Manual Autoproteccion Maggie Escartin Search for: Blog Navya Serial Song Na Jaane Mp3 Free Download Troubleshooting Repairing Switch Mode Power Supplies Ebook Torrent Romancing Saga Ost Rar Download Download Sata Driver Dv.

Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi: 1) Nota Dinas; Dan 2) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 3) Telaahan Staf;Dan 4) Laporan.

Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2 4.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1636); 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 10.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 2): 11.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 94); MEMUTUSKAN: Menetapakan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat danatau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di pemerintah daerah.

Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pengelolaan naskah dinas yang berlaku di Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang efektif dan efesien dalam penyelenggaraan administrasi bagi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah.

Pasal 4 Ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas di Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai kartanegara.

Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 22 Mei 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, ttd MARLI Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 21 Mei 2018 Plt.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, ttd EDI DAMANSYAH 5 LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 14 TAHUN 2018, TANGGAL 21 MEI 2018 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

A. PENGERTIAN BAB I KETENTUAN UMUM 1.

Ketelitian Dalam menyusun naskah dinas harus tercermin ketelitian dan kecermatan, dilihat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan yang akan membantu pimpinan dalam mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusankebijakan.

Kejelasan naskah dinas harus memperlihatkan kejelasan maksud dari materi yang dimuat dalam naskah dinas.

Singkat dan Padat Naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (bahasa formal, efektif, singkat, padat, dan lengkap).

Logis dan meyakinkan Naskah dinas harus runut dan logis yang berarti penuangan gagasan ke dalam naskah dinas dilakukan menurut urutan yang logis dan meyakinkan, struktur kalimat harus lengkap dan efektif sehingga memudahkan pemahaman penalaran bagi penerima naskah dinas.

Pembakuan Naskah dinas harus taat mengikuti aturan yang baku yang berlaku sesuai dengan tujuan pembuatan, baik dilihat dari sudut format maupun dari penggunaan bahasanya agar memudahkan dan memperlancar pemahaman isi naskah dinas.

A. Bentuk dan Susunan BAB II TATA NASKAH DINAS Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum dan susunan naskah dinas dalam susunan surat di Pemerintah Daerah, terdiri atas: 1.

Instruksi; b. Surat Edaran; c.

Surat Perintah; 2.

Naskah Dinas Korespondensi: a.

Surat Biasa; b. Surat Izin; c.

Surat Undangan; d.

Surat Panggilan; e.

Nota Dinas; f. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; g.

Rekomendasi; i. Telegram; j.

Notulen; k. Memo; l.

Daftar Hadir; m. Piagam; n.

Sertifikat;dan o.

Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan.

Naskah Dinas Khusus: a.

Surat Pengantar;dan h.

Pengumuman. 4. Naskah Dinas dalam bentuk Laporan; 5.

Bentuk, susunan dan format naskah dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

B. Penandatanganan, Penulisan Nama, Paraf dan Penomoran 1.